September 27, 2022
Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Ambon di gedung A, B, C dan D, Selasa (17/5/2022).

“Pada beberapa lokasi, ditemukan dan memiliki bukti di beberapa nomor terkait termasuk catatan aliran nomor dan bukti alatin elektronik,20ri Biktronik,20ri Bikaro Plt. judi online deposit

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan terkait persetujuan prinsip pembangunan cabang Retail tahun 2020 di Kota Ambon dengan tersangka Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL) dkk.

Kemudian ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja Kepala Dinas dan staf Dinas Perhubungan, ruang kerja Kepala Dinas dan staf BPKAD, Unkanannas

KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon dua periode Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan dugaan persetujuan prinsip pembangunan cabang minimarket ritel tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi.

Dia dijerat bersama Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa dan Kepala Perwakilan Daerah Alfamidi Kota Ambon Amri.

Kobelam konstruksi perkara, disebutkan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang memiliki Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satu terkait dengan pemberian persetujuanip izinangbangunpri

Dalam proses pengurusan izin tersebut, KPK menduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permintaan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagan (SITU) Perdagan

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard meminta agar uang dengan nominal minimum Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang adalah orang kepercayaan Richard.

Khusus untuk persetujuan terkait Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diingat kembali oleh anggota uang kepada Richard sejumlah Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui bank

Richard diduga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Undang Undang, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubt 31 Jo Tasal Tind 1999 tentang Pemberanta ayat (1) ke 1 KUHP.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.