September 27, 2022
Spread the love

Tahun ini, masa jabatan direktur daerah berakhir di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Di antara mereka, DKI Jakarta paling menonjol. Anis Baswedan dan Ahmed Raza Patria akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.

Khususnya, dalam kasus DKI, beberapa partai politik sudah mulai mendata calon gubernur berikutnya. Misalnya, Tewfik dari Grindra mencalonkan Jakarta Marula Matale sebagai Sekretaris DKI, Budi Hero Hartono sebagai Presiden, dan Juri Ardiantoro sebagai Presiden. dana joker slot

Belakangan, Tawfiq juga mencatat bahwa nama Inspektur Fadel Imran, Kapolsek Metro Gaya, layak dipelajari. Pada 2018, sudah ada preseden penunjukan dua polisi aktif sebagai pejabat lokal. Gubernur Jawa Barat Inspektur Matwani Surmin sebagai Felt. Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya bernama Inspektur Carlo Brix Teo yang menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi sejak Desember 2016 hingga Januari 2017.

Namun, Tawfiq mengabaikan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi pada 22 April melarang keras TNI/Poli menduduki jabatan sipil. Hal ini mengacu pada Pasal 28 (3) UU 2/2002, yang mengatur bahwa polisi dapat melakukan tugas selain polisi setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Hal yang sama juga terjadi pada Angkatan Bersenjata Indonesia. UU No. Pasal 47 UU 34/2004 pada dasarnya menyatakan bahwa anggota TNI hanya dapat mempertahankan status sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Kembali ke tiga orang pertama bernama Tawfiq, politisi PDIP yang juga mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan mengarahkan dukungan untuk Heru. Selain menjadi Walikota Jakarta Utara pada tahun 2014, Hiro digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras dan peduli. Pengalamannya di pemerintahan DKI sangat lengkap. Budi Hiro Hartono dari Jakarta Utara adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara (BP Keuangan) Jakarta. Sejak 20 Juli 2017, ia mendampingi Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

tidak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Belkada mewajibkan Pj Gubernur berasal dari Pejabat Negara (ASN) yang menduduki jabatan senior atau setara dengan Eselon I. UU No. Pasal 19 dari 10. UU No. 2014 tentang ASN. 5 secara langsung mengidentifikasi “Kepala Kantor Kepresidenan” sebagai jabatan pimpinan menengah senior atau setara dengan Eselon I.

Jabatan kepemimpinan senior Pusat meliputi: Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretariat Kementerian, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Sekretariat Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Tidak Terstruktur, Sekretaris Jenderal, Wakil Menteri, dan Sekretaris -Jenderal Kementerian Pendidikan. Direktur Biro Inspeksi, Kepala Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Sekretariat Khusus, Kepala Staf, Presiden, Kepala Kantor Wakil Presiden, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Pemerintah Daerah dan jabatan lain yang sejenis.

Ini berarti kelebihan atau kelebihan lain dari Heru dibandingkan nama lain. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Jika penjabat gubernur DKI adalah orang yang tidak memiliki afiliasi politik dengan istana, persaingan Pilgop DKI 2024 akan lebih dibenarkan. Di sisi lain, jika Pj DKI Jakarta menjalankan tugas politik keraton, maka akan berpengaruh terhadap pembinaan politik DKI selanjutnya.

Diakui atau tidak, karakter Anis Baswedan telah diposisikan oleh sebagian orang sebagai kebalikan dari Presiden Jokowi. Pasalnya, dari sisi senioritas dan prestasi, bukan tidak mungkin ada nama lain selain nama yang selama ini beredar sebagai ‘Kuda Hitam’. Saat Presiden Jokowi mempertimbangkan penunjukan DKI Jakarta sebagai gubernur pada 2016, dia menyetujui nama yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri sebagai Soni Sumarsono.

Saat itu, Sunny adalah seorang pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri, yakni Deren Utda. Pada tahun 2015, beliau menjabat posisi yang sama sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Utara. Kali ini, Akmal Malik, kepala otonomi daerah, mengemban tanggung jawab sebagai penjabat gubernur Sulawesi mulai 12 Mei.

Jabatan lain yang setara adalah Bahtiar, Direktur Kebijakan dan Administrasi (Polpum). Seperti Soni, ia juga seorang pegawai negeri sipil karir di Kementerian Dalam Negeri. Sejak 27 Juli 2020, Bahtiar menjabat sebagai Direktur Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri, Direktur Cabang Legislatif, dan Direktur Jenderal Polbom. Bahtiar juga menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2020.

Selain itu, Kepala Staf Kementerian Dalam Negeri Mohamed Hadouri, Profesor Dukcapil D. Zodan Arif Fikrullah, Pejabat Keuangan Daerah, Mohamed Ardian N, Administrator Daerah, Sfrizal Za, Pejabat Pengembangan Daerah Hari Nur Qahia Morni dan Badan Litbang Direktur Agus Fatoni.

Namun, mengesampingkan masalah nama dan sejarah, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi wakil DKI. Tidak hanya bersih dan jujur, ia juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjaga keadilan dan membangun hubungan dengan kalangan lain di masyarakat.

Setidaknya, calon penguasa DKI harus bisa mencontoh Soni Soemarsono yang mengemban misi ini pada 2016. Apalagi hubungan Gubernur Ahok dan DPRD saat itu tidak harmonis. Sonny berkata, “Jika agen cabang tidak adil, itu akan menjadi kiri dan kanan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.