September 27, 2022
Spread the love

Reporter Cino Tre Sollistino melaporkan

Jakarta – Pemerintah sejauh ini merekomendasikan penerapan tiga strategi untuk mengatasi masalah minyak goreng akibat inefisiensi dan penurunan larangan ekspor minyak sawit (CPO). judi onlin terpercaya slot

Komisioner 6 DPR Amin Ak mengatakan larangan ekspor CPO tidak efektif karena harga minyak goreng curah selama ini menahan harga minyak goreng curah di atas Rs 14.000 per liter.

Sementara itu, Amin mengatakan negara mengalami kerugian baik dari biaya devisa maupun bea keluar yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menanggapi hal itu, Amin menyarankan tiga strategi untuk mengoptimalkan sistem distribusi dan mengendalikan harga.

Pertama, kita perlu mereformasi distribusi massal minyak goreng untuk kelas berpenghasilan rendah dan pemilik usaha kecil.

Dia mengatakan, masalah distribusi ini menyebabkan distorsi harga dan penyalahgunaan alokasi kepada kelompok yang tidak berhak.

Kedua, dalam konteks tanggung jawab sosial, menyepakati model bisnis dan mekanisme distribusi minyak nabati dengan produsen utama sehingga kedua kelompok minyak nabati dapat digunakan bersama dengan harga yang wajar.

Sesuai kebijakan pemerintah, harganya ditetapkan Rp 14.000 per liter. Menurut data Kementerian Perdagangan, kebutuhan minyak goreng curah dalam kondisi normal sekitar 200 juta liter per bulan.

Strategi ketiga, baik Polog maupun Id Food, mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memperluas perannya baik dalam mekanisme pengendalian distribusi maupun pasokan.

Hal ini dianggap penting dalam menjadikan BUMN sebagai penyeimbang dan mewakili negara yang memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Dalam konteks bisnis sawit, posisi BUMN pangan saat ini masih sangat kecil, sekitar 4% di hulu dan hanya 5% di hilir. Dalam jangka panjang, akan sulit menyeimbangkan pasar minyak goreng domestik.”

“Karena produksi sawit skala kecil saat ini menyumbang 41% dari produksi CPO nasional, BUMN bisa bermitra dengan petani sawit,” ujarnya.

Jadi, dalam keadaan khusus, seperti harga sawit saat ini, BUMN juga penyelamat.

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa petani sekarang lebih nyaman bekerja dengan sektor swasta dan menjual hasil mereka ke sektor swasta.

Artinya, BUMN harus memutuskan sendiri pola kerjasamanya agar petani bisa berpartisipasi secara sukarela, kata Amin.

Amin juga mengatakan, di tingkat nasional, BUMN pangan secara kolektif memiliki setidaknya 85 titik distribusi minyak goreng dan peralatan makan yang tidak dapat bersaing dengan swasta sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi BUMN pangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.