October 6, 2022
Spread the love

PAPUA BARAT – Sidang lanjutan Uji Materi UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua terus berlanjut.

Sidang perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 itu dibuat oleh pihak yang mengajukan uji materi yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dipandang tidak memiliki kedudukan hukum oleh ahli dari Presiden dan DPR. game online deposit

Ahli yang dihadirkan dari pihak Pemerintah mengatakan bahwa MRP tidak memiliki kewenangan atas otoritas yang diberikan secara langsung oleh konstitusi.

hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Filep Wamafma pandangan anggotanya.

Menurut dia, pihak-pihak itu adalah perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lemga negara.

“Sekarang Kita Richard, MRP di Posi Mana?” kata doktor lulusan Unhas tersebut.

Dosen tetap STIH Manokwari ini menyebut bahwa pemahaman tentang keduducan MRP harus dilihat dalam kacamata kekhususan atau Otonomi Khusus (Otsus).

Menurutnya, UU Otsus secara jelas menyebutkan bahwa MRP adalah Representative culture Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan Academic Orang Asli Papua.

Tokoh Intelektual Papua ini juga melanjutkan bahwa pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat itu kemudian diformalkan dalam bentuk MRP, seperti yang diperintahkan oleh UU Otsus.

Bakhan MRP Visa Masuk Sebagai Lemba ga Negara Yang Kewenanganna di Dera. Hal itu karena MRP ikut memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur. Mau disebut apa posisi lembaga yang ikut melakukan otoritas legislatif tersebut? Jelas sebagai lembaga negara juga”, tegas Filep menambahkan.

Menurut dosen STIH Manokwari ini, posisi MRP yang bersama-sama DPRP dalam ruang legislatif daerah ini, mengafirmasi konsep bikameral.

Senator Papua Barat ini mempertanyakan pemahaman ahli dari Pemerintah.

Menurutnya, MRP dibentuk dalam konteks kekhususan Papua, yaitu suatu lembaga yang dihadirkan untuk menjadi representatif budaya, di mana adat, perempuan, agama, hadir dan bersama-sama Pemerintah melakukanter Ukuitu ole

“Mungkin kita perlu melihat kembali Yurisprudensi Putusan MK sebelum sekrang”. Dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIV/2016, pada pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, terkait syarat Bupati/Wakil Bupati harus OAP, perwakilan MK mengakui dan menerima Legal standing paraitu pemohon, ”uujar Papua Barat .

Jika tidak punya status legal, lanjut Filep, lalu apa gunanya MRP mengadvokasi aspirasi masyarakat adat atau ikut memberi persetujuan terhadap suatu Perdasus?

Apakah boneka Pemerintah saja? Satu hal yang pokok di sini, Pemerintah Pusat jangan coba-coba bermain aman dengan mempreteli eksistensi MRP Pemerintah pusat harus menelusuri sejarah lahirnya MRP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.